Pemprov Jabar Komitmen Tingkatkan Budaya Antikorupsi

Pemprov Jabar Komitmen Tingkatkan Budaya Antikorupsi

Pemprov Jabar Komitmen Tingkatkan Budaya Antikorupsi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen akan meningkatkan budaya antikorupsi

kepada masyarakat. Salah satu caranya melalui pendidikan karakter yang diterapkan melalui satuan pendidikan di berbagai tingkatan.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Daerah I Bidang Pemerintah, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Pemprov Jabar, Daud Achmad dalam Rapat Koordinasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Barat di Aula Dewi Sartika Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Selasa, (26/3/2019). Dia menuturkan, penerapan pendidikan antikorupsi harus segera diterapkan di seluruh tingkat satuan pendidikan.

“Juni kita usahakan sudah mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan antikorupsi, b

aik melalui kurikulum atau pun kegiatan ekstrakulikuler,” ucapnya.

Asda I pun mengejelaskan, program implementasi pendidikan antikorupsi tersebut diinisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah bekerja sama dengan empat kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Selanjutnya diadakan koordinasi dengan pemerintahan provinsi terkait pelaksanaanya.

Gubernur pun mendukung betul kerja sama ini, dan berkomitmen untuk meningkat pendidikan antikorupsi. Apalagi jabar sudah punya program jabar masagi yang selaras dengan program tersebut,” imbuhnya.

Asda I pun mengajak kepada seluruh peserta rapat agar sama-sama berkomitmen untuk menerapkan pendidikan antikuropsi. “Artinya semuanya harus berkomitmen bahwa pendidikan antikorupsi sangat dibutuhkan,” katanya.

Selain Asda I, rapat tersebut pun dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika, Anggota  Direktorat Pendidikan Pelayanan masyarakat (Dikyanmas) KPK, Dotty Rahmatiasih, Perwakilan Kementerian Agama wilayah Jawa Barat, Kadisdik kabupaten/kota dan Kepala Bagian Hukum kabupaten/kota

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/

About the author